Hari ini memasuki penghujung bulan Mei. Pertanda bahwa Juni akan segera tiba. Mengingatkan aku bahwa Keberangkatan KKN-PPM (Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat) UGM tersisa kurang lebih 30 hari lagi. Aku dapat jatah KKN di desa Kolo. Ada yang tahu dimana letak disana ini? Yep, desa ini berada di Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kalau masih belum tahu juga, desa Kolo ini terletak di Pulau Sumbawa.
Desa kolo merupakan daerah pesisir. Daerah ini tentu memiliki banyak karakteristik yang berbeda dengan tempat biasa aku tinggal. Oleh karena itu, banyak hal yang mesti aku pelajari untuk mengenali daerah pesisir. Salah satu hal yang aku lakukan adalah dengan membaca buku Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Buku ini sudah berada ditanganku sejak Kamis lalu, tapi baru tersentuh tadi pagi. Jujur, aku membaca buku itu pagi tadi karena aku sedang kehabisan ide untuk #31harimenulis. Atas dasar itu aku kemudian membaca. Yah, sambil memenuhi persiapan KKN sekalian seetor tulisan dan berbagi pengetahuan gak ada salahnya kan? Hehehehe.

Buku ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanku tentang daerah pesisir, masyarakat, dan perangkatnya.

IMG_20150525_174701
Buku ini ditulis oleh Drs. H. Kusnadi, M.A. Beliau dikenal luas sebagai antopolog maritim, peneliti, kolumnis, dan narasumber media massa.

Diawal, dijelaskan mengenai konsep pemberdayaan itu sendiri, yang dalam hal ini kegiatan KKN-PPM UGM sejalan dengan konsep pemberdayaan. Secara singkat, pemberdayaan (empowerment) merupakan antitesis dari konsep pembangunan (development). Konsep pembangunan lebih bersifat top-down dan elitis. Sedangkan pemberdayaan lebih bersifat down-top dan berbasis kepentingan kongret masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa konsep pembangunan selama ini belum menyentuh titik-titik terbawah masyarakat. Dengan demikian, konsep pemberdayaan lahir untuk mengejar ketertinggalan yang belum terpenuhi oleh pembangunan. Satu hal yang mau aku tekankan disini adalah kita sebagai tim dari KKN-PPM UGM merupakan pemberdaya untuk mengejar ketertinggalan itu.
Aku yakin banyak teman-teman yang kemudian bertanya, “Lalu, bagaimana caranya agar kita, selaku pemberdaya, mampu menggerakkan masyarakat pesisir yang notabennya berbeda dengan kita?” Yap, dalam buku ini disebtukan bahwa hal terpenting adalah dengan menghindari asumsi dan prasangka negatif terhadap kemampuan dan perilaku masyarakat pesisir. Tugas kita dalam KKN nanti adalah menciptakan ruang agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam proses pembangunan lokal. Kita menciptakan ruang elalui program-program yang telah kita buat. Program-program yang disusun hendaknya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, filosofi dan strategi program-program pemberdayaan harus berdasar pada pandangan hidup, sistem nilai lokal, adat istiadat, dan pranata sosial budaya setempat. Dengan demikian timbul kesan bahwa program itu milik kita bersama, bukan hanya milik kita sebagai pemberdaya.
Buku ini juga mengungkap berbagai fakta dan problema dalam masyarakat pesisir. Persoalan pembangunan masyarakat pesisir dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu masalah sosial (kemisikinan, kesenjangan, dan konflik sosial nelayan), masalah lingkungan (kerusakan ekosistem laut, pulau-pulau kecil, dan kelangkaan sumber daya perikanan), dan masalah modal pembangunan (isu potensi SDA yang belum optimal dan kepunahan desa nelayan). Kemudian pemecahan permasalahan itu bisa ditempuh melalui dua strategi, yaitu model pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan model pemberdayaan berbasis pranata budaya atau kelembagaan sosial. Untuk mempersingkat dan mempermudah teman-teman dalam memahaminya, akan aku ringkaskan saja mengenai sebab permasalahan dalam masyarakat pesisir dan strategi penyelesaiannya. Stretegi ini sudah aku pilih yang paling realistis untuk kita lakukan dalam kegiatan KKN nanti. Semoga membantu ya 
1. Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi diantara pelaku pembangunan. Strategi:
• Mendorong pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota pantai) merumuskan blue print kebijakan pembangunan kawasan pesisir.
2. Menjaga konsistensi kuantitas produksi, sehingga aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan tetap berlangsung. Strategi:
• Meningkatkan kualitas teknologi penangkapan dan dukungan fasilitas lain yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kondisi daerah.
• Meningkatkan akses informasi nelayan terhadap layanan peta lokasi potensi ikan.
3. Masalah isolasi geografis dan nelayan, sehingga menyulitkan keluar-masuk arus barag jasa, kapital, dan manusia. Strategi:
• Membangun sarana dan prasarana ekonomi, seperti jalan raya, transportasi, pelabuhan, dan lain-lain.
• Membangun pusat informasi dan fasilitas pendukungnyaa.
4. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi-perikanannya. Strategi:
• Mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan.
• Membangun usaha bersama, seperti melalui pemilikan sarpras penangkapan secara kolektif.
5. Adanya relsi sosial ekonomi yang “eksploitatif” dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan. Strategi:
• Mengoptimalkan peranan lembaga ekonomi lokl, seperi KUD Mina dan lembaga mikro lainnya.
6. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan sehingga berdampak pada peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup mereka. Strategi:
• Melakukan pemberdayaan sosial ekonomi kaum perempuan.
• Mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan.
• Menciptakan sektor kerja off-fishing.
7. Kesejatheraan sosial nelayan yang rendah sehingga memengaruhi mobilitas mereka. Straetegi:
• Membangun fasilitas sosial untuk kepentingan publik, seperti MCK, Posyandu, TPA (Tempat Pembuangan Akhir sampah), dan lain-lain.
• Mengurangi gaya “hidup boros” atau pengeluaran rumah tangga yang kurang perlu dan menerapkan kebiasaan menabung (saving)
• Mengembangkan program pendidikan atau pelatihan ketrampilan menengah berbasis kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan.
Penjelasan di atas merupakan faktor-faktor yang diperkirakan menimbulkan masalah krusial dalam masyarakat pesisir. Strategi yang dilakukan sebenarnya tidak harus saklek seperti diatas. Peluang untuk mengatasi persoalan terbuka lebar sejauh langkah yang diambil memerhatikan aspek-aspek kebutuhan masyarakat pesisir. Untuk beberapa poin, terutama strategi yang bersifat “membangun atau mendirikan”, menurutku tidak harus sepenuhnya kita yang melakukan. Di sini, posisi kita dalam KKN adalah pemberdaya yang menggelitik mereka agar mau membangun.
Demikian sedikit tulisan mengenai teknis-teknis pemberdayaan dalam masyarakat pesisir. Aku yakin, diwaktu-waktu ini kelompok tim KKN sedang gencar-gencarnya membicarakan teknis proker yang telah disusun. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nyelutuk, “Lhah, KKN kan Cuma 3 SKS, ngapain harus ngoyo segitunya?” Hhmmm… Menurutku ini bukan soal berapa SKS doank. Kapan lagi sih kita bisa mengabdi dalam waktu yang lama sambil ngebawa nama UGM? Hehehe  Pokoke tetep seemangat! Semoga ini membantu teman-teman yang mau KKN di daerah pesisir. Oiya, kalau ada yang berminat membaca buku ini, silakan kontak aku ya…

Advertisements